Kabut Asap Sudah Berbahaya, Dinkes Padang Siapkan Masker

 

Kabut asap makin pekat menggantung di langit Kota Padang sejak Minggu (20/9) pagi. Belum ada antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah kota— selain menganjurkan memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Ketebalan asap sudah masuk kategori berbahaya, warga terancam Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), jarak pandang makin dekat.

Berdasarkan pantauan Bapedalda Kota Padang, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), Minggu (20/9) sudah mencapai 330 ug/m3. Ini masuk kategori tidak sehat.

Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo, kemarin banyak mendapatkan pesan singkat dari warga terkait kabut asap. Menurutnya, sejak pagi banyak warga melaporkan kabut asap mulai pekat kembali setelah empat hari yang lalu sudah mulai berkurang. Untuk itu, ia memerintahkan SKPD terkait agar terus melakukan pemantauan serta mengantisipasi dampak kabut asap tersebut.

”Berdasarkan laporan yang kami terima, ISPU Kota Padang saat ini sudah mencapai 330 ug/m3. ISPU ini masuk kategori tidak sehat. Hal ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat segera melakukan antisipasi untuk menjaga kesehatannya. Di antaranya, mengurangi aktivitas di luar rumah dengan memperbanyak aktivitas di dalam rumah atau ruangan. Dan kalaupun ke luar rumah gunakan masker,” sebut Mahyeldi, kemarin.

Wali kota juga sudah menginstruksikan kepala Bapedalda, kalaksa BPBD Damkar dan kepala Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan kabut asap secara cepat dan mencari informasi dampaknya dari masyarakat sehingga ketika ada kejadian kita lebih siap mengantisipasinya.

”Kita juga sudah koordinasi dengan BMKG. Kalau seandainya kepekatan asap meningkat dari kondisi sekarang, tentu Pemko segera mengambil sikap untuk melindungi anak-anak sekolah dan warga,” kata Mahyeldi.

Kabut asap ini bukan kejadian yang pertama, tetapi kejadian yang berulang dan kiriman dari daerah lain. Untuk menyikapi hal ini, menurut wako, perlu memberikan perlindungan dan antisipasi kepada warga. Melalui Dinas Kesehatan sudah didistribusikan masker kepada warga.

Di samping itu, Dinas Kesehatan juga sudah menstok masker ini, bila kabut asap makin pekat dan ISPU-nya masuk kategori berbahaya, masker ini akan distribusikan kepada warga. Selain itu, Pemko Padang juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda dan gubernur untuk membicarakan masalah kabut asap.

”Karena kabut asap ini penyebabnya berasal dari daerah tetangga dan berdampak pada Kota Padang. Kita perlu laporkan hal ini ke pusat agar mereka lebih serius menanganinya. Kepada personal atau perusahaan yang menyebabkan kabut asap ini tidak perlu ada toleransi kalau perlu ada sikap tegas dari pemerintah, karena ini adalah kejadian yang berulang. Setiap tahun selalu terjadi dan tidak ada antisipasinya,” kata Mahyeldi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang Eka Lusti menjelaskan, kabut asap dapat menyebabkan terjadinya penyakit ISPA, yakni inspeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. Kondisi ini menyebabkan fungsi pernafasan menjadi terganggu. Jika tidak segera ditangani, ISPA dapat menyebar ke seluruh sistem pernafasan tubuh. Tubuh tidak bisa mendapatkan cukup oksigen. Akibatnya fatal, bahkan mungkin mematikan.

”Kalau orang normal memang lambat terasa, tapi bagi orang yang menderita penyakit asma dan anak-anak sangat rentan sekali terkena ISPA ini. Apalagi kebiasaan warga sering keluar rumah membawa anak dan balitanya berboncengan naik motor bahkan duduk di depan, akan cepat sekali terkena ISPA, dalam kondisi kabut asap seperti ini. Harusnya jika kabut makin tebal, setiap keluar rumah harus memakai masker,” ulas Eka.

Sementara itu, Kepala Bapedalda Edi Hasymi menerangkan, kondisi kabut asap saat ini perlu diinformasikan kepada warga. Khususnya, Minggu pagi. Dimana trennya meningkat tetapi dua jam belakangan ini sejak jam 1 siang tadi sudah mulai berkurang karena hembusan angin. Asap ini penyebabnya juga ditentukan oleh faktor angin. Kalau anginnya ke barat pasti akan menambah pekatnya kabut asap tapi kalau anginnya ke timur, itu akan mengurangi pekatnya kabut asap.

Menurutnya, informasi dari BPBD ada kebakaran di daerah Pesisir Selatan. Kalau kebakarannya besar pasti itu berkontribusi terhadap pekatnya kabut asap di Kota Padang. Selain itu, wargay ang membakar sampah di Kota Padang juga punya kontribusi terhadap meningkatnya kabut asap. ”Sebenarnya membakar sampah itu tidak boleh karena dilarang oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ada cara lain untuk memusnahkan sampah. Tidak perlu dibakar seperti dibenamkan ke dalam tanah sehingga menjadi humus. Kami menghimbau kepada camat dan lurah agar menyampaikan kepada warga agar tidak membakar sampah,” tukasnya.

Penghasilan Menurun

Sementara, kabut asap juga memberikan dampak negatif bagi para nelayan. Kabut Asap tersebut tidak hanya menggerogoti kesehatan nelayan, namun juga mampu membuat pendapatan mereka menurun bahkan hingga sampai 70 persen.

Hal ini diungkapkan Ketua Nelayan Ujungpandan, Amran. Kabut asap telah memberi dampak buruk bagi nelayan. ”Jankan mancari untuang untuak baka (Bahan bakar dan bekal di laut) se ndak lapeh do. Urang rumah manyangkp awak lai ka lauik juo, tapi ndak mandapek do,” keluhnya kepada POSMETRO, Minggu (20/9).
Dikatakan, kabut berpengaruh saat menentukan arah di laut.

”Kami malatakan rabo ( tempat agar ikan berkumpul) di banyak titik di tangah lauik. Tapi dek banyak kabuik ko, indak jaleh dima latak rabo tu lai do. Jadi ikan nan bisa diambiak saketeknyo, sebab kabuik iko,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Andrian. Nelayan ini mengaku, pendapatannya dalam sebulan ini turun drastis. ”Tiap melaut itu pendapatan turun mencapai 70 persen. Apalagi saat ini harga barangpun mulai menanjak, hutang kami sudah dimana-mana. Mengingat pendapatan tidak lagi mencukupi,” tuturnya.

Dirinya sangat berharap pemko bisa bergerak cepat dalam menuntaskan permasalahan kabut asap ini. Perlu kiranya dilakukan pembahasan agar ada jalan keluar, mengingat kalau seperti ini terus para nelayan bisa kewalahan.
”Banyak halangan kita untuk melaut saat ini selain cuaca buruk. Ombak gadang kini alah ado lo kabuik. Ini harus ada jalan keluar diberikan oleh Pemko Padang,” harapnya. (Sumber : Posmetro Padang)